Ridwan Bae Imbau ASR Lebih Intensif Turun ke Daerah, Jangan Hanya Andalkan Laporan Birokrasi

KENDARI – SIBERWP.COM

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae, mengimbau Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), agar lebih intensif turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendengar berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi warga.

Menurutnya, kepemimpinan daerah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif dan koordinasi di balik meja.

Seorang pemimpin, kata dia, perlu hadir langsung di tengah masyarakat agar dapat memahami kondisi riil serta kebutuhan warga di setiap wilayah.

“Sebagai warga Sulawesi Tenggara, saya melihat gubernur perlu lebih sering turun ke lapangan. Dengan begitu, beliau bisa mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat,” ujar Ridwan Bae kepada media ini, Selasa (27/10/2026).

Ia menilai, kunjungan lapangan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi, baik terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, maupun persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dia berharap kunjungan gubernur ke daerah tidak hanya berfokus pada agenda seremonial, seperti menghadiri kegiatan keagamaan, peringatan hari jadi kabupaten, atau pertemuan dengan kepala daerah dan jajaran pemerintah setempat.

“Jangan sampai kunjungan ke daerah hanya karena menghadiri kegiatan keagamaan, hari jadi kabupaten, atau sekadar bertemu bupati dan perangkatnya. Yang lebih penting, gubernur juga harus punya agenda khusus untuk bertemu masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan melihat langsung persoalan yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Selain mendorong kunjungan lapangan, Ridwan Bae juga menyarankan agar Gubernur ASR memperkuat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Kata dia, rapat koordinasi rutin diperlukan sebagai wadah pertukaran informasi mengenai persoalan daerah, kebutuhan prioritas masyarakat, serta perkembangan pembangunan di setiap kabupaten dan kota.

Ridwan Bae mengusulkan agar rapat koordinasi tersebut dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau paling tidak enam bulan sekali.

“Semestinya gubernur rutin melakukan rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk saling bertukar informasi tentang kebutuhan masyarakat di daerah. Idealnya, rapat itu dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau minimal enam bulan sekali,” ungkapnya.

Ia mengaku belum mendengar adanya rapat koordinasi menyeluruh antara Gubernur Sulawesi Tenggara dan seluruh bupati serta wali kota selama ASR menjabat.

Karena itu, ia berharap mekanisme koordinasi tersebut dapat lebih diintensifkan ke depan.

Ridwan menilai, melalui forum koordinasi yang terjadwal, pemerintah provinsi dapat memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten dan kota.

Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengarahkan program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Ia menegaskan, koordinasi antarpemerintah daerah harus berjalan beriringan dengan kunjungan langsung ke lapangan.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi bahan laporan birokrasi, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang konkret.

Dalam pandangannya, Ridwan Bae turut mencontohkan pola kepemimpinan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang pada masa pemerintahannya kerap melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk melihat kondisi masyarakat.

Menurutnya, komunikasi langsung antara pemimpin dan rakyat merupakan salah satu cara untuk mengetahui persoalan yang terkadang tidak tergambarkan secara utuh dalam laporan administratif.

Ia berharap pendekatan tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi kepemimpinan di Sulawesi Tenggara, dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan masyarakat, tantangan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan saat ini.

Baginya, kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat bukan sekadar memenuhi agenda kunjungan, melainkan menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan warga.

“Harapan saya, Gubernur ASR lebih sering turun langsung ke daerah, mengunjungi masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan melihat sendiri apa yang perlu dibenahi. Dengan begitu, pemerintah provinsi bisa lebih memahami kondisi masyarakat dan mengambil kebijakan yang benar-benar dibutuhkan,” tutup Ridwan Bae.